Phone: (0251) 753 9230 Email: customerservice.quadra@gmail.com

News Update

Perpres Pengganti Full Day School Redakan Kegalauan Masyarakat

R egulasi pendidikan karakter telah diteken, masyarakat tidak boleh lengah untuk melakukan pengawalan presiden tersebut. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, jangan sampai ada celah terjadi pungutan liar dalam regulasi tersebut. "Pemberlakuan Penguatan Pendidikan Karakter berdasarkan Perpres ini akan sangat rawan pungli di sekolah," kata Ubaid Matraji saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis 7 September 2017.

Menurutnya pasal 15 di Perpres itu menyebutkan bahwa selain dari APBN dan APBD, pendanaan atas pelaksanaan PPK dapat bersumber dari masyarakat. Di poin itu celah pungli bisa muncul. Sebab jenis pendanaan selain dari anggaran susah dideteksi dan dipertanggungjawabkan. Ubaid menyebut jangan sampai pasal tersebut jadi lampu hijau untuk pungutan liar. Sebab saat ini saja pungli sudah terjadi, apalagi jika implementasi Perpres itu tak diawasi. Bisa jadi wali murid akan dikenakan beragam iuran untuk menunjang kegiatan PPK di sekolah.

"Karena itu, JPPI menghimbau kepada masyarakat dan juga wali murid untuk turut serta mengontrol implementasi perpres ini," kata Ubaid.

Misalnya, soal potensi dugaan praktik pungli, masyarakat harus aktif memantau. Soal lain seperti penerapan kebijakan lima hari seminggu. Semua itu menurutnya, tidak bisa diterapkan oleh pihak sekolah tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Perpres 85/2017.

"Bila ada penyelewengan dan penyalahgunaan, maka masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang," pungkas Ubaid. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK. Penerbitan Perpres ini, diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi.

Dalam Perpres ini tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar. Dalam Perpres tersebut hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu. Tergantung keputusan masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah atau Madrasah.

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/xkErR3ZK-perpres-ppk-dinilai-harus-mendapat-pengawasan