Phone: (0251) 753 9230 Email: customerservice.quadra@gmail.com

News Update

Mendikbud Diminta Beri Tindakan Tegas, Sekolah Ber-BOS Masih Pungut Uang Buku Siswa

Pendidikan Untuk Indonesia (Pundi) menggelar bedah riset bertajuk Efektivitas Kebijakan Dana BOS di Sekolah, Rabu (14/6/2017) di Mutiara Hotel Malioboro. Dalam diskusi dengan pemateri Iman Sumarlan, Direktur Pundi dan penaggap Ki Prof Supriyoko, Direktur Pascasarjana Kependidikan UST serta Fajar Riza Ul Haq, Staf Khusus Mendikbud RI muncul diskusi menarik yang mengungkap penggunaan dana pemerintah tersebut ternyata masih belum sesuai ketentuan terutama di pos penyediaan Buku Teks Pelajaran (BTP) dan Buku Non Teks Pelajaran (BNTP).

Iman Sumarlan, Direktur Pendidikan Untuk Indonesia (Pundi) mengatakan saat ini banyak sekali orangtua yang menerima tagihan pembelian buku di tiap semester. Padahal menurut dia sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 8 tahun 2017 Bab 5 huruf B secara tegas mengamanatkan minimal 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian Buku Teks Pelajaran (BTP) dan Buku Non Teks Pelajaran (BNTP).

"Ternyata masih banyak orangtua termasuk saya yang mendapat tagihan Rp 600-800 ribu per semester untuk membeli buku, padahal sudah ada anggaran BOS 20 persen untuk alokasi pembelian buku. Kami punya hitungan bahwa untuk BTP Sekolah Dasar (SD) E Katalog sesuai yang diamanatkan Permendikbud nomor 8 tahun 2017 tersebut untuk 9 buku Rp 114 ribu saja, masih bisa masuk dalam dana BOS," terangnya.

Iman juga menyampaikan bawasanya ada permasalahan baru lantaran sekolah berkilah tak bisa mengakses penyedia buku E-Katalog yang saat ini jumlahnya hanya 10 penyedia. Padahal penyediaan online ini diharapkan pemerintah menutup celah korupsi pengadaan buku yang sering dijadikan mainan oknum tak bertanggungjawab.

"Sudah diatur juga penyediaan buku daring ini di Permendikbud nomor 8 tahun 2017 Bab VI, tapi monitoringnya masih lemah dan dimanfaatkan penyedia buku dan sekolah yang masih melakukan transaksi secara tunai. Kami berpendapat harusnya jumlah penyedia buku di E Katalog ditambah dan pengawasan sekolah dengan BOS diperketat, kalau tak gunakan buku E Purchasing maka sanksi tegas, dicabut ijinnya," ungkapnya lagi.

Pundi juga mengharapkan jelang tahun ajaram baru yang ternyata masih berpotensi terjadi pungutan liar, pemerintah melalui Kemendikbud mengawasi betul implementasi Permendikbud nomor 8 tahun 2017 tersebut. "Kemendikbud dan Kementrian Keuangan bisa pertimbangkan pencairan dana BOS langsung 100 persen bukan triwulan karena selama ini sekolah mengalami kesulitan operasional hingga akhirnya mencari pemasukan dari siswa," pungkasnya.

sumber : http://krjogja.com/web/news/read/35548/Sekolah_Ber_BOS_Masih_Pungut_Uang_Buku_Siswa